JAMBI – Demi keberlangsungan pendidikan, Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya turun tangan dan siap memfasilitasi penyelesaian konflik internal antara Universitas Batanghari (Unbari) dengan Yayasan Pendidikan Jambi.
Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan itu usai melaksanakan rapat pertemuan antara pihak Unbari dengan pihak Yayasan Pendidikan Jambi, bertempat di Ruang Video Conference Rumah Dinas Gubernur, Selasa (1/3).
“Hari ini kedua belah pihak kita undang untuk duduk bersama-sama baik itu, pihak Unbari maupun pihak Yayasan Pendidikan Jambi, guna menemukan solusi yang baik bagi kedua belah pihak, ” ujar Al Haris.
Sepengetahuan Al Haris, pendirian kampus Unbari awalnya bermula dari tokoh dan mantan Gubernur Jambi Abdurrahman Sayoeti (alm). Kemudian diteruskan kepada Hasyip Kalimuddin Syam dan diteruskan kepada generasi selanjutnya.
Tujuan dari berdirinya Unbari adalah untuk membantu pemerintah dalam mendidik generasi muda Jambi, namun seiring berjalannya waktu, banyak tokoh yang sudah udzur dan meninggal dunia sehingga muncullah permasalahan seperti saat ini.
“Saya sebagai kepala daerah merasa terpanggil untuk membantu permasalahan internal antara pihak Unbari dan pihak Yayasan Pendidikan Jambi. Kami siap memfasilitasi demi meluruskan apa yang sedang terjadi. Banyak masukan masukan dari para alumni Unbari dan masyarakat agar permasalahan yang ada segera diselesaikan dengan baik, ” tutur Al Haris.
Pemerintah Provinsi Jambi memberikan waktu satu minggu kepada kedua pihak untuk mencabut gugatan di jalur hukum. Selanjutnya melakukan pembenahan kampus termasuk dalam pemilihan rektor Unbari sesuai dengan status yang sudah ada supaya tidak terjadi pembekuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
“Saya tegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi hanya ingin membantu memfasilitasi permasalahan yang ada agar tidak terjadinya hambatan dan ganguan dalam proses belajar mengajar di Unbari, ” tegas Haris.(IS/waal)